Kenya adalah negara Afrika pertama yang memperkenalkan coding sebagai mata pelajaran di kurikulum sekolah dasar dan menengah. Inisiatif baru ini berfokus pada pendefinisian ulang pendidikan melalui pekerjaan di bidang teknologi.
Kenya berencana untuk memberdayakan Gen Z dan generasi masa depan melalui program ketenagakerjaan yang berfokus pada teknologi.
Pembangkit tenaga ekonomi Afrika Timur sudah menjadi tempat bagi perusahaan teknologi raksasa seperti Visa, Microsoft, dan Google yang semuanya memiliki pusat fisik di Nairobi. Penduduk muda Kenya terus bertambah dan kesempatan kerja di sektor formal langka.
Menurut Bank Pembangunan Afrika (AfDB), perkiraan 12 juta pemuda memasuki angkatan kerja setiap tahun tetapi hanya 3 juta pekerjaan yang diciptakan.
Pekan lalu, presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, mengumumkan coding akan ditambahkan ke kurikulum sekolah. Ini untuk memberikan keterampilan teknologi kepada kaum muda dan menyediakan pekerjaan untuk masa depan.
Presiden mengatakan, 'Saya memuji Institut Pengembangan Kurikulum Kenya karena memimpin bangsa kita menuju pencapaian penting ini, dengan menerapkan pengkodean sebagai keterampilan penting dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi yang baru.'
Kenya adalah salah satu negara Afrika teratas untuk inovasi digital.
Ini telah mendigitalkan sebagian besar layanannya dan konektivitas internet tersedia di sebagian besar. Untuk mengekang ancaman keamanan siber yang tak terhindarkan, presiden juga meluncurkan Strategi Keamanan Siber Nasional 2022.
Silabus pengkodean baru akan ditawarkan oleh Kodris Africa, sebuah perusahaan penerbitan online, setelah disetujui oleh Institut Pengembangan Kurikulum Kenya.
Siswa akan diajari keterampilan yang saat ini sangat diminati, dan diharapkan ini akan memungkinkan wirausaha dan peluang kerja yang lebih jauh.
Untuk memastikan program digital berkelanjutan dan berdampak, Presiden Kenya juga meluncurkan Rencana Induk Digital Nasional Kenya yang berlangsung dari 2022-2032. Rencananya adalah untuk membangun dan mendorong pertumbuhan bisnis terkait TIK dan memiliki lingkungan kebijakan, hukum, dan peraturan yang memungkinkan untuk adopsi e-governance di masa depan.