menu menu

Inklusivitas kaum queer masih bersifat tokenistik di India

Sikap negara bagian India yang paradoks terhadap hak-hak kaum queer – yang terombang-ambing antara reformasi tokenistik dan tindakan keras – menggarisbawahi keterputusan yang mendalam antara retorika politik dan kenyataan hidup yang dialami komunitas LGBTQ+.

Larangan yang diberlakukan baru-baru ini oleh Kepolisian Pune, yang melarang individu transgender untuk 'berkumpul di persimpangan lalu lintas dan secara paksa meminta uang dari penumpang,' telah memicu kemarahan di kalangan masyarakat.

Tindakan kejam ini, yang diberlakukan berdasarkan Pasal 144 KUHAP, telah secara efektif mengkriminalisasi sarana penghidupan penting bagi banyak individu transgender, dan semakin meminggirkan populasi yang sudah rentan.


Tokenisme institusional: komite dan survei

Sebagai bentuk sikap inklusif, Pemerintah Pusat telah membentuk komite beranggotakan enam orang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas queer.

Komite yang dibentuk atas arahan Mahkamah Agung saat mendengarkan permohonan kesetaraan perkawinan pada November 2023 ini bertugas menyarankan langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi dalam akses terhadap barang, jasa, dan skema kesejahteraan sosial, serta memitigasi ancaman kekerasan. .

Namun, upaya kelembagaan tersebut sering kali gagal menghasilkan perubahan nyata dan hanya sekedar sekedar tokenisme dan pengumpulan data. Sensus tahun 2011, misalnya, mencatat hanya ada 4.9 lakh individu transgender di India, sebuah angka yang sangat mengejutkan karena tidak mampu menangkap keberagaman dan ruang lingkup komunitas yang sebenarnya.

Terlepas dari retorika inklusivitas dan pembentukan komite, pengalaman hidup individu queer memberikan gambaran suram tentang eksklusi sistemik dan kekerasan gender. Menurut laporan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional pada tahun 2021, lebih dari 50% individu transgender di India pernah menghadapi pelecehan atau pelecehan dari lembaga penegak hukum.

Selain itu, penolakan terhadap hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, masih menjadi kenyataan pahit bagi komunitas queer.

Sebuah studi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengungkapkan bahwa 92% individu transgender kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di India, sehingga memaksa banyak orang untuk mengemis atau bekerja seks untuk bertahan hidup.


Yang pribadi itu politis

Di tengah penindasan sistemik dan tokenisme institusional, komunitas queer terus menegaskan ketahanannya dan menuntut perubahan substantif. Aktivis dan advokat telah lama mengkritik upaya dangkal yang dilakukan negara, dan menyerukan pendekatan holistik yang mengatasi akar penyebab diskriminasi dan kekerasan.

Ritika Sharma, seorang aktivis transgender dari Delhi, berbagi pengalaman mengerikannya karena tidak mendapat layanan kesehatan dasar karena identitas gendernya. “Sistem ini memperlakukan kami sebagai orang buangan, mengabaikan hak-hak paling mendasar kami dan terus menerus mempermalukan kami,” katanya, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif.

Meskipun Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan penting yang mendekriminalisasi homoseksualitas pada tahun 2018, perjalanan menuju kesetaraan dan penerimaan sejati bagi komunitas queer masih sulit. Undang-undang yang diskriminatif, seperti Pasal 377 KUHP India yang bersifat regresif, terus memberikan dampak buruk, melanggengkan stigma masyarakat dan bias institusional.

Selain itu, kurangnya pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis dan tidak adanya undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif semakin memperburuk marginalisasi komunitas queer. Dalam iklim ambiguitas hukum dan prasangka masyarakat, tindakan-tindakan yang diambil negara sering kali gagal mengatasi permasalahan sistemik yang sudah mengakar.

Jalan lurus

Ketika negara bagian India bergulat dengan kompleksitas hak-hak kaum queer, penting untuk menyadari bahwa emansipasi sejati tidak dapat dicapai melalui tindakan yang bersifat tokenistik atau reformasi yang dangkal. Pengalaman hidup komunitas queer menuntut pendekatan holistik yang mengatasi diskriminasi sistemik, kekerasan gender, dan pengingkaran hak-hak dasar.

Reformasi hukum yang komprehensif, termasuk pencabutan undang-undang regresif dan pemberlakuan undang-undang anti-diskriminasi, harus diprioritaskan. Selain itu, inisiatif yang ditargetkan untuk mendorong penerimaan masyarakat, kampanye pendidikan, dan kebijakan inklusif di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan sangatlah penting.

Sudah waktunya bagi negara untuk bergerak lebih dari sekedar pengumpulan data dan pembentukan komite, dan sebaliknya memprioritaskan perubahan kebijakan substantif yang membongkar struktur yang menindas dan menjamin keselamatan, martabat, dan partisipasi yang setara bagi individu queer di semua bidang kehidupan. Hanya dengan cara inilah retorika inklusivitas dapat diterjemahkan ke dalam realitas yang nyata dan nyata bagi kelompok marginal.

Aksesibilitas